Syukri didampingi sejumlah fungsionaris partai berlambang Kakbah mengatakan referendum diperlukan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya antara penetapan atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIJ.
Soal jabatan gubernur dan wakil gubernur, PPP yang pada 1998 pernah mengajukan Ketua DPW PPP DIJ Alfian Darmawan (ketika itu) sebagai calon gubernur melawan Ketua DPD Golkar Hamengku Buwono X, sepakat agar Sultan dan Paku Alam yang bertahta diangkat dan ditetapkan pemerintah.
Untuk menyiapkan suksesi, PPP minta secara personal harus dilakukan pendidikan dan kaderisasi bagi calon Sultan dan Paku Alam sehingga integritas, kualitas dan kompetensi sebagai pemimpin terpenuhi.
Terkait masalah pertanahan, mantan wakil wali kota Jogja itu mendesak agar diatur tersendiri sesuai keunikan dan kekhasan DIJ yang membedakan dengan daerah lain. Demikian pula menyangkut masalah pendidikan dan kebudayaan.
Masih terkait dukungan terhadap penetapan, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Mataram (Geram) melakukan aksi pembagian bambu runcing di depan Gedung Agung, kemarin (3/12).
Pemimpin Geram Widihasto Wasana Putra menjelaskan, aksi itu sebagai perlambang semangat "golog gilig saiyek saeko proyo" rakyat Jogja mempertahankan ciri utama keistimewaan yakni penetapan Sultan dan Paku Alam yang jumeneng sebagai gubernur dan wakil gubernur. "Inilah demokrasi yang berurat berakar di Jogja dan pondasi politik yang dibangun para pendiri republik sebagai kekuatan manunggal," kata Widihasto.
Sayangnya, komitmen itu malah diciderai oleh keputusan sidang kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin memaksakan pemilihan langsung di DIJ. Karena itu, Geram dan seluruh elemen rakyat Jogja siap melawan sampai titik darah penghabisan. "Kami cinta perdamaian tapi kami lebih mencintai keistimewaan," ujar mantan anggota Panwas Pemilihan Wali Kota Jogja 2006 silam ini. (kus)
sumber : http://www.jpnn.com/read/2010/12/04/78781/PPP-Beri-Dukungan-Referendum-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar